Pidato Anies Baswedan di Laporkan ke Bareskrim Polres

Pidato Anies Baswedan di Laporkan ke Bareskrim Polres, Belum lama ini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi di lantik menjadi Gubernur DKI Jakarta QRMA Bandung mengganti Djarot yang sebelumnya menjabat, tentunya ada beberapa tradisi khusus untuk pelantikan ini dan semua dijalankan oleh Anies Basweda dan Sandiaga Uno dengan normal, lancar dan tanpa terkendala. Namun ada hal menarik yang menjadi perbincagan hangat baik di sosmed ataupun di stasiun stasiun TV terkait dengan pidato pertama dari Gubernur Baru QRMA Bandung DKI Jakarta ini periode 2017 – 2022 ini, pada pidato pertamanya Gubernur DKI Jakarta sekarang sempat menuai kontroversial terkait dengan kata katanya ia melontarkan kata pribumi. Dalam pidato pertamanya menjabat sebagai Gubernur DKI beliau menyampaikan orasinya mengenai perjuangan pribumi melawan kolonialisme, dia juga mengatkan bahwa warga pribumi harus sejahtera hidup di Indonesia ini. Ia juga megnatakan Jakarta ini adalah salah satu dari sedikit kota yang ada di Indonesia yang meraskan polarisme dari dekat. Di Jakarta, bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu ada di depan mata.

Hal tersebut sempat menjadi kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra terkait perkataan pribumi yang ia lontarkan pada pidato perdananya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ini. Kata kata tersebut ternyata membuat Anies Baswedan resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan laporan terkait atas diskriminati ras dan etnis dari penggunaan kata kata pribumi tersebut, laporan ini sendiri diajukan oleh seorang inisator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian dengan di dampingi langsung oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia. Laporan ini diajukan karena di anggap telah melanggaran peraturan Pasal 4 Huruf B ke-1 dan ke-2 dan juga Pasal 16 Undang Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Jack Boyd melaporkan hal tersebut karena ia meraskan perkataan tersebut sangat diskriminatif dan sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan serta dapat memecah belah dan merusak Pancasila. Sebenarnya penggunaan kata kata pribumi dan non pribumi ini sendiri sudah di atur dalam undang undang nomor 40 tahun 2008 serta dilarang berdasarkan instruksi presiden nomor 26 tahun 1998. Kasus ini saat ini masih terus di selidiki dan tentnuya akan di tindak secara tegas waluapun Anies Baswedan ini merupakan seorang Gubernur sekalipun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *